Kementerian UMKM Sasar Standardisasi Industri Pariwisata Kesehatan dan Kesejahteraan di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam merombak tata kelola pembinaan usaha kecil di tanah air dengan menyasar sektor kesehatan dan kecantikan (wellness and beauty) sebagai salah satu proyek percontohan sistemik. 

Hal ini diawali dengan reformasi birokrasi mendasar, termasuk pengalihan diksi formal bagi para pelaku usaha kecil demi membangun kesetaraan kapasitas kompetensi secara nasional.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Bagus Rachman, menyatakan bahwa langkah awal penataan ini dimulai dengan mengubah penggunaan istilah dari yang semula disebut pelaku menjadi pengusaha di seluruh tingkatan regulasi.

Perubahan diksi ini bukan sekadar urusan semantik, melainkan upaya untuk mengikis konotasi negatif yang kerap melekat pada kata pelaku.

Sekaligus menuntut adanya kepemilikan kapasitas serta keterampilan kewirausahaan (entrepreneur skill) yang setara, baik dari skala mikro maupun industri besar.

Kementerian UMKM kini diberikan mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja lebih fokus. Prioritas utama yang mendesak untuk dibereskan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu penataan pengelolaan basis data tunggal. 

Sebagaimana disampaikan Bagus Rachman dalam pidato closing ceremony Bali Wellness and Beauty (BWB) Expo 2026 di The Meru Sanur, Denpasar, pada Sabtu 7 Januari 2026.

"Selama ini, data pengusaha kecil kita terfragmentasi dan ego-sektoral karena tersebar di puluhan kementerian serta dinas pemerintah daerah tanpa ada yang mengorkestrasi secara terpusat," katanya. 

"Regulasi baru memandatkan kementerian kami sebagai pusat integrasi data tunggal tersebut guna mempermudah arah kebijakan pembinaan ke depan," imbuh Bagus Rachman.

Dari hasil pemetaan awal bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kementeriannya menemukan indikasi kuat bahwa struktur serapan barang dan jasa pemerintah di wilayah Bali didominasi secara signifikan oleh produk-produk kebugaran tradisional. 

Hal ini mempertegas alasan mengapa kementerian memilih sektor ini untuk diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan yang lebih formal.

Komoditas ini memiliki nilai tambah yang sangat tinggi berkat kekuatan merek lokal serta kerapian organisasinya. Namun, potensi besar ini tidak akan optimal jika pengusaha berjalan sendiri-sendiri. 

"Kami sedang menerapkan skema holding berbasis klaster kemitraan bisnis secara ketat, di mana sektor kesehatan dan kecantikan ini ditetapkan sebagai salah satu dari klaster prioritas nasional," kata dia.

Kata dia, tujuannya agar terjadi standardisasi mutu produk dan penguatan akses melalui keterlibatan lintas sektor dalam ekosistem kemitraan, termasuk dukungan sektor perbankan.

Upaya penataan regulasi dari pusat ini sejalan dengan realisasi di lapangan yang terlihat dalam pergelaran Expo ini.

Ajang ini dimanfaatkan sebagai ruang uji standardisasi bagi ratusan merek lokal dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kesiapan produk mereka, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di hadapan para pembeli dan investor internasional.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Bali Wellness and Beauty, Ketut Jaman, sepakat bahwa tolok ukur kesuksesan ekosistem ini tidak boleh terjebak pada angka pencapaian administratif semata. 

Pameran ini diarahkan pada pembentukan ruang transfer pengetahuan berkualitas tinggi dan kesepakatan kolaborasi jangka panjang. Melalui rangkaian sesi pleno, diskusi panel strategis, hingga kelas interaktif.

"Pameran ini berupaya membedah tantangan masa depan industri, seperti integrasi kesehatan digital hingga pemenuhan standar wisata kesehatan global," tuturnya.

Menurut Ketut Jaman, pariwisata Bali ke depan harus berlandaskan pada pelestarian kearifan lokal dan warisan budaya yang terstruktur. "Sektor kebugaran tradisional ini merupakan modal sosial dan lingkungan yang kuat untuk menjadikan Bali sebagai pusat rujukan industri kesehatan dunia," bebernya.

Karena itu, komitmen keberlanjutan acara ini akan terus dijaga sebagai platform evaluasi berkala bagi penguatan mutu industri lokal.

Sinergi penataan ini diperkuat dengan kesiapan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur. KEK Sanur mengintegrasikan fasilitas medis modern dengan potensi lokal guna menciptakan ekosistem pariwisata medis yang berkelanjutan.

General Manager The Meru Sanur, Ed Brea, menguraikan bahwa kesiapan infrastruktur kawasan, seperti beroperasinya Rumah Sakit Internasional Bali dan sejumlah klinik spesifik, dirancang untuk mendukung visi standardisasi tersebut. 

Lebih jauh, proyek strategis Taman Botani Etnomedisin yang ditargetkan rampung akhir tahun ini disiapkan sebagai wadah pelestarian ratusan spesies tanaman obat lokal. 

Fasilitas ini akan menjadi laboratorium hidup yang menjembatani metode medis modern dengan tradisi penyembuhan herbal khas Bali.

"Model transfer pengetahuan dari para tenaga ahli internasional di kawasan ini sengaja diadopsi untuk mendongkrak standar pelayanan kesehatan lokal di Bali menuju level kelas dunia," kata dia.

Lanjutnya, rantai pasok industri kebugaran dan medis ini tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Harus ada keterikatan kuat antara komunitas, pengusaha, dan ketegasan pemerintah dalam satu koridor yang sama. 

"Diperlukan kerja sama timbal balik dan semangat gotong royong agar penataan ekosistem ini memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan," tutup Ed Brea.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Kementerian UMKM Sasar Standardisasi Industri Pariwisata Kesehatan dan Kesejahteraan di Bali, https://bali.tribunnews.com/bali/599108/kementerian-umkm-sasar-standardisasi-industri-pariwisata-kesehatan-dan-kesejahteraan-di-bali?page=2.
Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Aloisius H Manggol